Small Island of Coherence : Pulau-pulau Kecil Penjaga Nurani

Di tengah kegaduhan politik dan kegelisahan mengenai masa depan bangsa, Alissa Wahid menyampaikan sebuah gagasan menarik: small islands of coherence. Pulau-pulau kecil yang tetap menjaga keteraturan, kejernihan, dan integritas di tengah keadaan yang semakin kompleks.

Gagasan itu disampaikan Koordinator Jaringan Gusdurian dalam  Sarasehan Kebangsaan Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) di Jakarta, Sabtu, 24 Oktober 2026. Alissa tampil bersama Syafiq A. Mughni dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Purnomo Yusgiantoro yang menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi, serta Romo Hans K. Jeharut, Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam. Sarasehan dibuka Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo.

Pertemuan itu diselenggarakan untuk menandai kelahiran kembali FMKI. Organisasi yang didirikan pada 1998 tersebut diaktifkan kembali pada 2026, dengan Dewanto Handoko sebagai ketua umum dan Ari Nurcahyo sebagai sekretaris umum. Dua momentum sejarah yang berbeda.

Tahun 1998, Indonesia menghadapi krisis ekonomi, politik, dan legitimasi kekuasaan yang berujung pada tumbangnya Orde Baru.

Tahun 2026, Indonesia telah melewati lebih dari seperempat abad Reformasi. Pemilihan umum berlangsung secara berkala. Pergantian pemerintahan dilakukan melalui mekanisme konstitusional. Namun, kegelisahan terhadap kualitas demokrasi, korupsi, ketimpangan, kerusakan lingkungan, dan kemerosotan etika publik belum juga menghilang.

Konteksnya berbeda, tetapi ada pertanyaan yang sama. Bagaimana masyarakat menjaga nurani ketika kekuasaan semakin mudah menormalisasi penyimpangan?

Jangan Ikut Larut

Pesan yang kuat disampaikan Mgr. Harun Yuwono, Ketua Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia, ketika memimpin misa pelantikan Dewan Pengurus Nasional FMKI. “Di negara yang situasinya tak baik-baik saja, FMKI tidak boleh ikut larut dalam semangat kebanyakan. Meski kecil, FMKI kita tak boleh larut dalam perilaku korup yang banyak terjadi.”

Pesan itu sederhana, tetapi tidak mudah dilaksanakan. Sebab persoalan besar dalam kehidupan berbangsa bukan hanya adanya penyimpangan. Yang lebih berbahaya adalah ketika penyimpangan semakin dianggap biasa.  Orang melakukan korupsi, kemudian mencari pembenaran.

Pejabat membagikan jabatan kepada keluarga dan orang dekat, kemudian menyebutnya sebagai kewenangan. Kritik terhadap kekuasaan dianggap sebagai gangguan. Ketidakadilan diterima sebagai konsekuensi yang tidak terhindarkan. Lama-kelamaan, masyarakat kehilangan kemampuan untuk merasa terganggu oleh sesuatu yang sebenarnya tidak patut. Apa yang dahulu dianggap salah berubah menjadi sesuatu yang lumrah.

Di sinilah pesan Mgr. Harun menemukan relevansinya. Kelompok kecil tidak harus mengikuti perilaku kebanyakan. Justru ketika arus bergerak ke arah yang keliru, diperlukan orang-orang yang berani menjaga jarak dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah.

Pulau-Pulau Kecil

Alissa Wahid mengajak peserta melihat kemungkinan hadirnya small islands of coherence di tengah situasi yang kompleks.

Saya menafsirkan gagasan itu sebagai pulau-pulau kecil yang tetap mempunyai arah, nilai, dan konsistensi ketika lingkungan di sekitarnya mengalami keguncangan.

Pulau itu mungkin tidak besar. Tidak mempunyai kekuasaan politik. Tidak menguasai sumber daya ekonomi. Tidak pula memiliki kemampuan memerintah. Tetapi mereka dapat menjaga sesuatu yang semakin langka: kejernihan penilaian dan keberanian moral.  Pulau dimana suara nurani bangsa terus digemakan.

FMKI dapat menjadi salah satunya. Jaringan Gusdurian juga dapat memainkan peran serupa. Begitu pula Gerakan Nurani Bangsa, organisasi masyarakat sipil, komunitas keagamaan, perguruan tinggi, dan kelompok-kelompok warga yang berusaha menjaga integritas kehidupan publik. Namun, menjadi pulau kecil tidak berarti mengasingkan diri dari masyarakat. Pulau-pulau itu justru harus membangun hubungan. Saling menguatkan. Saling mengingatkan.

Dan bersama-sama memberikan tanda ketika perjalanan bangsa mulai menyimpang dari cita-cita konstitusi. Mereka tidak harus menjadi pusat kekuasaan untuk mempunyai pengaruh. Mereka justru dapat mempunyai pengaruh karena tidak larut dalam kekuasaan.

Kesetiaan yang Berani Mengoreksi

Dalam sarasehan itu, Romo Hans K. Jeharut mengingatkan pentingnya correctio fraterna, koreksi dalam semangat persaudaraan. Ia menggunakan perumpamaan hasil pemeriksaan rontgen. Seorang dokter menunjukkan hasil rontgen kepada pasien bukan untuk mempermalukannya, melainkan agar penyakitnya diketahui dan dapat diobati. Perumpamaan itu menarik.

Sebab dalam kehidupan politik kita, kritik sering diperlakukan sebagai permusuhan. Orang yang mengingatkan dianggap tidak mendukung pemerintah. Orang yang mempertanyakan kebijakan dicurigai mempunyai agenda politik. Sebaliknya, orang yang selalu memuji dianggap loyal. Padahal, kesetiaan kepada bangsa tidak sama dengan kesetiaan kepada pemegang kekuasaan.

Saya teringat pada pemikiran ekonom politik Albert O. Hirschman dalam bukunya Exit, Voice, and Loyalty. Hirschman menjelaskan bahwa ketika sebuah organisasi mengalami kemunduran, orang dapat memilih keluar (exit) atau menyuarakan ketidakpuasan untuk mendorong perbaikan (voice). Kesetiaan (loyalty) dapat menjadi alasan seseorang bertahan dan terus berusaha memperbaiki organisasi yang dianggap penting baginya.

Kerangka itu relevan untuk kehidupan berbangsa. Kita tidak dapat begitu saja keluar dari republik ketika tidak menyukai keadaan politiknya. Tetapi kita mempunyai pilihan untuk bersuara. Mengingatkan. Mengkritik. Mengajukan alternatif. Dan terus memperjuangkan perbaikan.

Dalam pengertian itu, correctio fraterna merupakan salah satu bentuk voice. Kritik yang lahir bukan dari kebencian, melainkan dari kepedulian. Koreksi yang bertujuan memperbaiki, bukan menghancurkan. Namun, persaudaraan tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan kritik. Persahabatan yang meniadakan keberanian mengoreksi bukanlah persahabatan yang menyehatkan kehidupan publik.

Mengingat Sejarah

Dalam pidato kuncinya, Ignatius Kardinal Suharyo mengajak peserta mengingat kembali perjalanan bangsa dan keterlibatan umat Katolik dalam perjuangan kemerdekaan. Salah satu tokoh yang disebut adalah Mgr. Albertus Soegijapranata, uskup pribumi pertama di Indonesia.

Soegijapranata dikenal karena keberpihakannya kepada Republik Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan. Ia juga berperan dalam memperjuangkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia, termasuk melalui hubungan dengan Takhta Suci. Vatikan termasuk negara yang lebih awal mengakui Republik Indonesia dan menjalin hubungan diplomatik pada 1947.

Kisah itu mengingatkan bahwa keterlibatan umat beragama dalam kehidupan bangsa tidak harus diwujudkan melalui perebutan jabatan politik. Ada bentuk pengabdian lain yang tidak kalah penting. Menjaga nilai. Membela kemanusiaan. Memperjuangkan keadilan. Dan membantu negara menemukan kembali arah ketika kehidupan politik mengalami keguncangan.

Dalam konteks itulah kelahiran kembali FMKI perlu ditempatkan.

Organisasi ini sebaiknya tidak berhenti sebagai forum pertemuan tokoh atau wadah komunikasi dengan pemerintah. Ia perlu membangun kemampuan membaca persoalan bangsa secara kritis, menyusun gagasan, dan menyampaikannya kepada masyarakat maupun pemegang kekuasaan.

Antara Pengabdian dan Kritik

Menjelang akhir sarasehan, Purnomo Yusgiantoro mengutip kalimat terkenal Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. “Jangan tanyakan apa yang dapat diberikan negara kepadamu. Tanyakan apa yang dapat kamu berikan kepada negaramu.”

Kalimat itu berasal dari pidato pelantikan Kennedy pada 20 Januari 1961.Pesannya indah. Ia mengajak warga meninggalkan sikap yang hanya menuntut hak tanpa bersedia mengambil tanggung jawab. Namun, dalam kehidupan politik, kutipan tersebut juga perlu ditempatkan secara utuh. Pengabdian kepada negara tidak berarti warga harus berhenti menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Negara bukan hanya kumpulan warga yang harus berkorban. Negara juga mempunyai kewajiban konstitusional untuk melindungi hak, menjamin keadilan, dan mengusahakan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, pertanyaan Kennedy dapat dilengkapi dengan pertanyaan lain. Apa yang telah dilakukan negara dengan kekuasaan dan sumber daya yang dipercayakan rakyat kepadanya? Kedua pertanyaan itu tidak perlu dipertentangkan. Warga mempunyai kewajiban terhadap republik. Pemerintah mempunyai tanggung jawab kepada warga.

Kesetiaan kepada bangsa justru menuntut keberanian untuk menjaga agar hubungan keduanya tetap seimbang. Jangan sampai ajakan berkorban bagi negara digunakan untuk membungkam kritik terhadap mereka yang sedang menjalankan kekuasaan.

Menjadi Sistem Peringatan Dini

Menurut saya, salah satu peran terpenting FMKI setelah diaktifkan kembali adalah menjadi countervailing forces (kekuatan penyeimbang). FMKI bisa menjadi bagian dari sistem peringatan dini kehidupan berbangsa. Early warning system. Sistem yang mampu membaca gejala sebelum berubah menjadi krisis. Mengingatkan ketika praktik korupsi mulai dianggap lumrah. Mempertanyakan kebijakan yang menjauh dari kepentingan masyarakat. Menolak ketika hubungan keluarga dan kedekatan politik menggantikan meritokrasi. Membela mereka yang hak-haknya terabaikan.

Dan memberikan masukan ketika pemerintah membutuhkan pandangan yang jernih. Tentu sistem peringatan dini tidak cukup hanya dibangun dengan keberanian moral. Ia juga membutuhkan pengetahuan. Membutuhkan data. Membutuhkan jejaring. Membutuhkan kemampuan berdialog dengan pihak yang berbeda pandangan.

Serta membutuhkan independensi dari kepentingan politik dan ekonomi yang dapat membatasi kebebasan bersuara. Di sinilah tantangan sebenarnya. Organisasi masyarakat sering menghadapi godaan untuk terlalu dekat dengan kekuasaan. Kedekatan itu mungkin membuka akses. Memberikan kesempatan menyampaikan gagasan. Bahkan memungkinkan organisasi ikut memengaruhi kebijakan.

Namun, kedekatan juga membawa risiko. Kritik menjadi lebih hati-hati. Pernyataan semakin diplomatis. Persoalan yang seharusnya disampaikan dengan tegas mulai dibungkus dengan bahasa yang terlalu lunak.

Akhirnya, organisasi kehilangan daya koreksinya. Karena itu, FMKI dan kelompok masyarakat sipil lainnya perlu menjaga keseimbangan. Cukup dekat untuk didengar. Tetapi cukup independen untuk berani mengatakan bahwa pemerintah sedang keliru.

Kelahiran kembali FMKI patut disambut sebagai kesempatan memperkuat kehidupan masyarakat sipil. Ukuran keberhasilannya adalah apakah organisasi tersebut mampu menjaga integritas, menyampaikan kritik yang bermutu, dan ikut menghasilkan perubahan. Gagasan Alissa Wahid mengenai small islands of coherence memberikan harapan.

Di tengah arus besar yang membawa kegaduhan, polarisasi, dan normalisasi penyimpangan, selalu ada kemungkinan munculnya pulau-pulau kecil yang menjaga kewarasan. Tetapi pulau-pulau itu tidak boleh berhenti sebagai tempat berlindung. Mereka harus menjadi sumber cahaya.

Mencintai bangsa tidak berarti selalu membenarkan kekuasaan. Justru karena mencintai bangsa, kita harus berani mengingatkan kekuasaan.

Dan mungkin itulah tugas terpenting pulau-pulau kecil penjaga nurani.

Sebab ketika penyimpangan mulai dianggap normal, bangsa ini membutuhkan orang-orang yang masih berani mengatakan bahwa sesuatu yang salah tetaplah salah.