Tidak Takut dan Tidak Gentar

DI TENGAH  kritik atas dua tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak takut kepada MSCI, penyedia indeks pasar saham global. Pernyataan itu menyusul pengumuman MSCI yang mengguncang pasar saham Indonesia pada Jumat pekan lalu. “Bangsa Indonesia tidak takut siapa pun dan tidak akan gentar,” kata Prabowo dalam Rapat Kabinet Paripurna di Istana, Rabu, 21 Oktober 2026.

Bangsa ini memang tidak perlu takut kepada MSCI (Morgan Stanley Capital International). MSCI bukanlah negara. Ia adalah komunitas global di pasar finansial yang lebih besar dari negara. Narasi yang mungkin lebih pas bukanlah takut dan tidak takut, tetap trust atau distrust. Trust terhadap pengelolaan kepengurusan negara ini.

MSCI bisa saja punya motif saat merilis sikapnya untuk  membuka ruang konsultasi untuk menurunkan status pasar modal menuju stand alone, bukan lagi frontier market. Pengumuman MSCI  membuat  pasar saham Indonesia anjlok.

Dalam situasi itu,  seharusnya pemerintah perlu menjelaskan bagaimana kepercayaan investor akan dijaga. Keberanian seorang presiden akan lebih bermakna apabila diwujudkan melalui penertiban manipulasi pasar, keterbukaan kepemilikan saham, dan perlindungan terhadap pemodal kecil. Nasionalisme ekonomi memperoleh kekuatannya ketika negara berani membenahi rumahnya sendiri. Pemerintah perlu menjelaskan proses hostile takeover pada BYAN yang didukung pemerintah serta rumor melakukan hostile taker over terhadap BCA serta proses nasionalisasi yang ada. Itu yang menimbulkan kegelisahan publik.

Di tengah beragam penilaian atas dua tahun pemerintahannya, retorika Prabowo dapat dibaca sebagai upaya menggeser persepsi politik: dari pemerintah yang sedang “diaudit” menjadi bangsa yang sedang dihadang. Strategi ini ingin  menciptakan "musuh bersama" untuk menciptakan semangat patriotik yang ditandai dengan lagu Maju Tak Gentar dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Survei SMRC dan penilaian Celios memberikan gambaran kritis, berbeda dari pesan kepuasan publik yang disampaikan Parameter Politik Indonesia dan Poltracking. Perbedaan metode dan ukuran penilaian tentu perlu diperhatikan. Namun, keragaman penilaian itu semestinya menjadi bahan evaluasi pemerintah.

Dari retorika elite, termasuk mantan menteri, mengemuka narasi bahwa Indonesia yang sedang membangun menghadapi kekuatan luar yang tidak menghendaki Indonesia  menjadi bangsa besar. Semangat patriotisme dibangkitkan. Nasionalisme dikobarkan melalui gambaran tentang negeri yang sedang diserang.

Tapi apakah benar demikian?

Jangan-jangan kita sedang sama-sama marah karena saham perusahaan yang dimiliki elite berantakan. Rasanya banyak juga elite politik Indonesia yang mencari dana dari pasar saham.  Jangan-jangan banyak juga anggota DPR yang keluarganya melistingkan sahamnya di bursa. Jangan-jangan anggota keluarga penyelenggara negara sama-sama manfaatkan bursa untuk mencari modal dan merasa merasa dirugikan dengan pengumuman  MSCI. Kini, publik diajak memasuki suasana perlawanan terhadap tekanan dari luar. Dalam suasana itu, Presiden memperoleh panggung sebagai pembela harga diri nasional.

Cara membingkai persoalan tersebut dapat dibaca lewat  teori sekuritisasi. Dalam kerangka ini, suatu persoalan memperoleh kedudukan politik berbeda ketika dinyatakan sebagai ancaman terhadap kelangsungan bangsa. Penerimaan publik atas narasi ancaman itu dapat memberikan legitimasi bagi langkah luar biasa.

Satu pidato tentu belum cukup untuk menyimpulkan bahwa sekuritisasi telah berhasil. Namun, kerangka tersebut membantu menjelaskan arah retorikanya: persoalan kepercayaan dan tata kelola pasar dibawa ke ranah pertahanan harga diri nasional.

Pemerintah yang semula diminta menjelaskan kinerjanya memperoleh posisi sebagai pelindung bangsa. Jika pembingkaian itu diterima, seruan untuk merapatkan barisan berpotensi menggeser tuntutan agar persoalan diperiksa secara terbuka. Di sinilah masalahnya. Harga diri pemerintah dapat melekat pada harga diri bangsa. Kritik terhadap kebijakan pun berisiko dianggap sebagai serangan terhadap Indonesia. Ruang pertanggungjawaban menyempit karena suara koreksi dapat dicurigai melemahkan persatuan. Padahal, keberanian menghadapi pihak luar perlu berjalan bersama keberanian menerima koreksi dari dalam.

Penilaian MSCI boleh dipersoalkan. Metodologinya boleh diuji dan kesimpulannya boleh dibantah. Namun, bantahan itu akan lebih kuat apabila disertai data, keterbukaan, dan pembenahan tata kelola.

Indonesia perlu percaya pada kekuatannya sendiri. Kepercayaan diri itu semestinya juga memberi keberanian untuk bertanya: adakah yang keliru dalam cara negara ini diurus?
Di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan efisiensi, apakah kabinet yang sangat besar merupakan pilihan yang tepat? Apakah perlu memperbesar Dewan Pertimbangan Presiden hingga 26 anggota? Seberapa besar manfaatnya bagi publik dibandingkan dengan biaya yang harus ditanggung negara?

Pertanyaan serupa perlu diajukan terhadap transaksi pengambilalihan saham BYAN yang melibatkan negara. Bagaimana harga ditentukan? Siapa yang memperoleh manfaat? Apakah prosesnya terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan?

Dalam pemberantasan korupsi, pemerintah juga perlu menjawab berbagai persoalan yang mengusik rasa keadilan. Bagaimana fasilitas mewah bisa muncul di dalam penjara? Bagaimana sikap Presiden terhadap menteri yang tidak memenuhi panggilan KPK tapi tetap hadir di Istana? Bagaimana penegak hukum menjelaskan penanganan seorang jenderal polisi yang telah berstatus tersangka, tetapi prosesnya seperti berhenti entah kenapa.  Bagaimana mungkin proyek “sakral”  Presiden bernama MBG juga menjadi bancakan para koruptor?

Setiap perkara memiliki konteks dan proses hukumnya. Namun, publik berhak memperoleh penjelasan yang terang. Retorika antikorupsi akan kehilangan daya apabila penegakan hukum terus menyisakan kesan adanya perlakuan istimewa.

Refleksi dan introspeksi perlu mendapat tempat dalam peringatan dua tahun pemerintahan. Pemerintah perlu mendengarkan Gerakan Nurani Bangsa, Forum Intelektual Lintas Disiplin, Institut Peradaban yang antara lain menyerukan perampingan kabinet,  Kabinet Bayangan yang meminta laju militerasi dihentikan, Forum Cik Ditiro yang meminta pemerintah bercermin diri ketika negara kian oleng,,serta suara dari kampus-kampus.

Mereka datang dari latar belakang berbeda. Kritik mereka pun tidak selalu sama. Namun, suara-suara itu patut didengar sebagai peringatan tentang persoalan dalam tata kelola negeri.
Ketika sebagian besar partai politik berada dalam lingkar kekuasaan, daya koreksi dari parlemen cenderung melemah. Bahkan tidak pernah ada. Ketika organisasi kemasyarakatan besar memiliki kedekatan dengan pemerintah, publik juga menunggu keberanian mereka untuk tetap menyampaikan kritik.Kedekatan dengan kekuasaan membawa tanggung jawab untuk mengingatkan. Kenyamanan tidak semestinya membuat suara koreksi menghilang.

Pemerintah juga perlu mendengarkan keresahan generasi muda. Ungkapan “in this economy” yang beredar di ruang digital menyimpan pengalaman tentang sulitnya mencari pekerjaan, penghasilan yang terbatas, dan rencana hidup yang harus ditunda.

Bagi sebagian anak muda, penurunan kelas ekonomi hadir sebagai pengalaman sehari-hari. Ada yang kembali bergantung pada orangtua. Ada yang bekerja tanpa kepastian. Ada pula yang merasa pendidikan tidak lagi cukup untuk membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

Keresahan itu tidak akan selesai dengan ajakan untuk berani menghadapi kekuatan asing. Mereka membutuhkan alasan yang nyata untuk percaya pada masa depan.
Tidak takut dan tidak gentar adalah sikap patriotik. Sikap itu akan lebih kuat apabila disertai kesediaan untuk berefleksi, bercermin, dan mengakui kekeliruan. Keberanian Presiden juga diuji ketika berhadapan dengan kepentingan di dalam lingkar kekuasaannya sendiri: menertibkan penyalahgunaan wewenang, menghentikan pemborosan, serta memastikan hukum berlaku setara.

Dua tahun pemerintahan adalah saat yang tepat untuk melakukan itu. Sebab, bahaya bagi sebuah negara juga tumbuh ketika peringatan dari dalam terus terdengar, tetapi para pemimpinnya merasa tidak ada yang perlu dibenahi. *