Dari Caracas ke Paris: Kunjungan Presiden Dahulu dan Zaman “Now”

Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Perancis dibanjiri  komentar warganet di berbagai media sosial.  Ada komentar positif ada juga  yang negatif.  Seringnya Presiden Prabowo melakukan kunjungan luar negeri mengingatkan saya pada  perjalanan panjang, mengelilingi dunia,  yang pernah saya ikuti bersama Presiden Soeharto  tahun 1991. 
Saat itu Presiden Soeharto menghadiri KTT G-15 di Caracas, Venezuela yang berlangsung dari 27 sampai dengan 29 November 1991. Namun perjalanan ke Caracas saat itu tidak dilakukan dengan pola sederhana Jakarta–Caracas–Jakarta. Perjalanan Kepala Negara kala itu benar benar penerbangan keliling dunia. Jadi kami wartawan kepresidenan yang pejah gesang nderek Pak Harto mengikuti perjalanan itu lebih dari satu minggu. Dari Jakarta menuju ke arah timur, dan tiba di Jakarta dari arah barat. Ketika itu sebagai reporter RRI saya meliput berdua bersama senior saya, Supardi (almarhum) dari Kompas Ansel da Lopez dan rekan lainnya dari  TVRI, Antara, Tempo, dan lainnya.

Dari Halim Perdanakusuma Jakarta pesawat  terbang ke timur, transit di Bandara Frans Kaisepo Biak, melanjutkan terbang dan singgah di Honolulu Hawai, kemudian ke Meksiko tepatnya ke Cancun, lalu  baru ke Caracas di Venezuela.    Dari Caracas tidak langsung kembali ke Jakarta, melainkan melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Tunisia  setelah transit di Kepulauan Canary, Spanyol. Setelah itu perjalanan masih berlanjut ke beberapa negara Afrika yaitu Zimbabwe bertemu Robert Mugabe serta berkunjung  ke Tanzania, sebelum akhirnya kembali ke Jakarta.

Pada masa itu  tidak ada yang memperdebatkan berapa kali pesawat Presiden mendarat atau berapa banyak negara yang disinggahi. Publik hanya mengetahui bahwa Presiden sedang melakukan lawatan luar negeri dalam rangka misi diplomasi negara. Kala itu hanya ada media mainstream yaitu RRI, TVRI, Antara, Kompas dan media cetak lainnya. Di RRI setiap hari pendengar mengikuti  laporan saya mengenai  hasil kunjungan dari penjelasan resmi Menteri Sekretaris Negara Moerdiono, dan Menteri Luar Negeri Ali Alatas. Selain KTT G15 di Caracas, hampir setiap kali pendengar RRI mendengarkan suara  Moerdiono yang sangat khas ketika itu. Tidak ada menteri lain yang berbicara kepada wartawan.
Saat ini, keadaannya sudah  jauh berbeda. Ketika Presiden Prabowo beberapa kali berkunjung ke Perancis dalam rentang waktu yang relatif singkat, masyarakat segera menghitung frekuensinya dan bertanya  “..... mengapa ke Perancis lagi?”

 Saat itu, berita hanya diperoleh melalui keterangan resmi Presiden  Soeharto. Dan sumber informasi hanya media yang diajak dalam kunjungan Presiden.  Kunjungan Presiden ke luar negeri termasuk  jarang. Seingat saya belum pernah terjadi berkunjung ke suatu negara beberapa kali dalam periode singkat dalam satu tahun.
Perdebatan masyarakat, di media sosial di era digital, tidak muncul semata-mata karena frekuensi kunjungan yang begitu sering.   Fenomena banjir kritik dan komentar terjadi antara lain karena media sosial sudah sangat memungkinkannya, pun karena keterbukaan dan demokrasi sudah menjadi ciri negeri ini.  
Pada era digital sekarang, masyarakat mengikuti pergerakan Presiden hampir secara waktu nyata. Setiap keberangkatan, transit, pertemuan, hingga kepulangan dapat dipantau dari layar telepon genggam.

Demokrasi dan teknologi membuat publik memiliki akses informasi yang jauh lebih besar dibandingkan masa lalu. Dan ketika satu negara dikunjungi berulang kali dalam waktu yang relatif singkat, publik kini tidak hanya menghitung jumlah lawatan, tetapi juga menimbang apakah frekuensi tersebut sebanding dengan manfaat yang kembali ke tanah air.  
Saya mencoba mencari referensi perihal frekuensi kunjungan dan dampak yang ditimbulkannya. Ini adalah salah satunya. Jan Melissen dari Netherlands Institute of International Relations Clingendael  menyebut bahwa pertumbuhan praktik pertemuan langsung tingkat tinggi ( summitry ) dapat membawa konsekuensi tersendiri. Menurutnya, kualitas pertemuan sering kali tidak selalu sejalan dengan kuantitasnya. Dalam kondisi tertentu, terlalu banyak pertemuan justru bisa berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi para pemimpin maupun publik yang menilainya

Karena itu, di zaman “now” keberhasilan sebuah kunjungan kenegaraan tentu tidak lagi diukur dari banyaknya negara yang dikunjungi, panjangnya karpet merah penyambutan, atau jumlah nota kesepahaman yang ditandatangani.  Ukuran yang semakin penting adalah apa hasil yang benar-benar tercapai dan dapat dirasakan manfaatnya oleh negara maupun masyarakat.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, demikian laporan Kabul Budiono. Kami kembali ke studio.....