Hore-Hore Program MBG

Tiada hari tanpa berita miring Makan Bergizi Gratis (MBG). Kritik tajam, olok-olok, meme, mengalir seperti banjir di pelbagai media sosial. Tentang bahan baku menu (ayam goreng dan buah busuk), pengolahan di dapur yang tidak higienis ( di samping kandang sapi), kemudian menu basi di bawah standar yang menyebabkan banyak siswa keracunan. Padahal tujuan MBG cukup mulia: mengurangi stunting (diberi MBG sejak kehamilan ibu), dan menaikkan kecerdasan anak usia sekolah menyongsong Indonesia emas 2045.

Organisasi BGN (Badan Gizi Nasional) – dibentuk dengan Peraturan Presiden No.83 tahun 2024 – terindikasi tidak siap menyelenggarakan hajatan MBG berskala nasional. Brokrat di manajemen puncak (kepala/wakil kepala dan para deputi BGN) – pensiunan TNI dan Polri – kewalahan menangani banyak kasus di lapangan. Datang melongok dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), kandang sapi, tapi sedikit pejabat  BGN yang meluangkan waktu berempati pada anak yang keracunan.

Pemerintah daerah, sekolah, dan guru, kebingungan menangani kesemrawutan, keluhan orang tua, dan kesiapan Puskesmas serta RS Daerah menangani anak keracunan.   Padahal BGN sudah berkemas sejak awal dengan menyiapkan Buku Panduan MBG pada Desember 2024. BGN juga mendidik tenaga SPPI  (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) hasil rekrutmen di pelbagai daerah dalam dua batch bekerja sama dengan Universitas Pertahanan hampir 2.000 orang. Setelah lulus mereka ditempatkan sebagai tenaga di SPPG.

BGN  melakukan uji coba pemberian MBG di 41 titik untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan sasaran 17.753 orang selama tiga hari di bulan Desember 2024, tapi hanya tercapai 12.115 (68%). Diakui BGN, rendahnya pencapaian uji coba karena, antara lain, persoalan teknis administrasi keuangan (termasuk reimbursed), dan ketidaksiapan mitra lokal (dapur dan perlengkapan masak kurang beres) dalam menangani uji coba tersebut. Biaya mendidik SPPI dan uji coba itu menghabiskan hampir Rp.55 miliar.  (bgn.co.id)

Saat kemudian BGN melancarkan MBG serentak di seluruh Indonesia, banyak kekurangan bermunculan sejak 2025 hingga tahun anggaran berjalan. Hingga kuartal pertama 2026 masih terjadi menu basi, atau menu tidak memenuhi kelayakan gizi sehat. Nuget ayam disajikan untuk anak di pelosok, padahal ayam atau telur setempat bisa disajikan untuk menu sehat. Di Maluku atau Kepuluan Riau ikan bisa menggantikan telur sehingga dapur tidak perlu memasukkan telur dari luar daerah.

Toh masih ada dapur mengganti protein telur dengan lele mentah bumbu kuning di Pamekasan Madura dalam menu MBG. Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengkritik keputusan dapur memberikan biskuit atau roti produksi perusahaan besar. Jalan pintas dapur itu jelas menyimpang dari program MBG yang diharapkan bisa mendorong ekonomi pengusaha kecil, peternak (telur atau daging ayam/sapi), dan petani menjadi pemasok. 

Dapur yang cerdik memutar akal mengganti kebutuhan telur ayam dengan telur burung puyuh. Permintaan masif dapur MBG akan telur ayam menyebabkan harga telur naik terutama di sejumlah pasar tradisional yang daerahnya kurang memiliki kandang ayam petelur. Tidak semua daerah bisa menyediakan susu sehingga di dalam menu MBG disajikan susu kemasan hasil Industri Pengolahan Susu (IPS) yang memperoleh peluang emas.

BGN rupanya lengah melakukan pemetaan mengenai kesiapan petani dan peternak setempat memenuhi dapur yang setiap dapurnya harus menyiapkan 1.500 porsi untuk anak sekolah, balita, ibu hamil/menyusui. Harapan Presiden Prabowo Subianto  program MBG akan menarik ekonomi petani dan peternak setempat, juga usaha UMKM, rasanya masih jauh dari harapan. Harus diakui menyelenggarakan MBG dengan cakupan  luas di seluruh Indonesia cukup berat. Rasa gugup itu akhiranya menyebabkan organisasi BGN, dan kebutuhan perangkat pendukung: laptop, motor, mobil, kantor perwakilan membengkak.

Kritik juga diungkapkan atas terlibatnya yayasan di bawah Polri dan TNI. Benar kedua institusi itu berpengalaman menyelenggarakan dapur umum, misalnya dalam menanggulangi kebutuhan makan korban bencana alam. Tapi jika urusan dapur MBG sampai ke Polsek, polisi bisa lupa pada tugas pokoknya. BGN sendiri tidak segan menutup dapur yang tidak sehat dan tunduk pada Pedoman BGN. Di Jogja misalnya 208 dapur ditutup.

Memasuki tahun anggaran 2026, penambahan dapur MBG masih terus berjalan seiring dengan kenaikan anggaran MBG dari Rp 71 triliun (2025) jadi Rp335 triliun (2026) agar penerima manfaat (anak sekolah, balita, ibu hamil/menyusui) mencapai 60,24 jiwa. Situs BGN melaporkan penambahan penerima manfaat hingga 19 Desember 2025 sudah lebih dari 50,7 juta. 

Evaluasi perlu dilakukan mengingat BGN belum memiliki model pengelolaan dapur, dan manajemen keuangan setiap mitra yang sehat. Hubungan mitra dengan BGN bukan melulu hubungan antara birokrasi aparat, tapi juga ada hubungan pengelolaan usaha yang sehat. Saran agar sekolah atau orangtua dilibatkan, dengan memberikan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan gizi, perlu dicoba sebagai suatu model di wilayah tertentu, setidaknya untuk mengurangi hore hore di media sosial. *