Kalau Semua Berkuasa, Siapa Mengawasi?

Ada pertanyaan Anthony Budiawan dalam percakapan di Ruang Tamu BacktoBDM yang terus tertinggal di kepala saya. Bagaimana anggota DPR dapat mengawasi seorang menteri jika menteri itu adalah ketua umum partainya sendiri?
“Karena kebanyakan dari partai itu sekarang ada di dalam pemerintahan. Bagaimana ketua umum dari satu partai yang menjadi menteri lalu bisa diawasi oleh anggota DPR dari partai-partai itu.”

Pertanyaan itu membawa percakapan kami pada persoalan yang lebih besar: siapa yang mengawasi kekuasaan ketika hampir semua kekuatan politik ingin berada di dalamnya?

Anthony, ekonom yang memimpin Political Economy and Policy Studies, sedang menyiapkan buku berjudul Negara dalam Cengkeraman Partai Politik. Judulnya keras. Tetapi kegelisahan yang mendasarinya layak didengar: partai yang semestinya menyalurkan aspirasi warga dapat berubah menjadi organisasi yang menguasai akses terhadap negara.

Dalam demokrasi, kita membutuhkan partai politik. Melalui partai, orang memperjuangkan gagasan, mencalonkan pemimpin, dan menyusun kebijakan. Persoalan muncul ketika kepentingan organisasi dan para pengurusnya semakin sulit dibedakan dari kepentingan negara.

Di atas kertas, eksekutif dan legislatif mempunyai tugas berbeda. Pemerintah menjalankan kebijakan, parlemen mengawasi. Dalam praktiknya, hubungan kepartaian dapat melintasi pembagian tersebut. Seorang anggota DPR mempunyai kewajiban mengawasi pemerintah, sekaligus menghadapi tuntutan loyalitas kepada pimpinan partainya.

Saya membayangkan betapa beratnya menjalankan pengawasan jika pertanyaan yang tajam dapat dibaca sebagai ketidaksetiaan. Apalagi jika masa depan pencalonan seseorang masih sangat ditentukan oleh keputusan elite partai.
Pengawasan memang dapat tetap berlangsung dalam koalisi. Namun, publik berhak menilai kesungguhannya. Apakah rapat menghasilkan koreksi? Apakah temuan ditindaklanjuti? Apakah keberanian bertanya tetap sama ketika yang diperiksa berasal dari partai sendiri?

Anthony menyebut keadaan yang dikhawatirkannya sebagai partitokrasi: kekuasaan yang dikuasai partai-partai. Pemilu tetap berlangsung, tetapi pengaruh warga melemah setelah suara selesai dihitung.

Di balik kamera, saya memikirkan pengalaman yang akrab bagi pemilih. Menjelang pemilu, mereka didatangi, disapa, dan didengar. Keluhan dicatat. Janji diberikan. Seusai pemilu, untuk menyampaikan persoalan yang sama, warga belum tentu menemukan pintu yang mudah dibuka.

Padahal, mandat tidak memutus hubungan antara pemilih dan yang dipilih. Ada tanggung jawab untuk menjelaskan keputusan, menerima keberatan, dan memperbaiki kesalahan. Surat suara merupakan awal hubungan pertanggungjawaban itu.

Kegelisahan Anthony bertambah ketika pembicaraan beralih kepada pembagian jabatan. Ia melihat kekuasaan menjadi tempat berbagai kepentingan memperoleh bagian.

“Jadi penguasaan saja, semua membagi-bagi, distribusi rente.”
Kalimat itu mengingatkan saya pada pertanyaan yang sering muncul setiap kali jabatan publik dibagikan: mengapa orang ini yang dipilih?

Afiliasi politik tentu tidak otomatis menghapus kemampuan seseorang. Orang partai dapat mempunyai kecakapan dan integritas. Tetapi setiap penunjukan perlu dapat dijelaskan melalui kebutuhan lembaga, kompetensi, dan tanggung jawab yang akan dipikulnya.

Ketika penjelasan itu tidak tersedia, publik mudah melihat jabatan sebagai imbalan. Dukungan dibalas kedudukan. Kedekatan membuka kesempatan. Sementara orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak memiliki akses harus tetap menunggu di luar.

Kerugiannya ditanggung warga. Lembaga publik membutuhkan orang yang mampu bekerja. Perusahaan negara membutuhkan pengelola yang memahami usahanya. Jika ukuran utamanya adalah siapa mendukung siapa, kepentingan pelayanan dapat tersisih oleh kebutuhan memelihara jaringan.

Anthony juga menyoroti hubungan antara partai, kekayaan, dan kepemilikan media. Dalam pandangannya, kepentingan yang saling bertaut itu membuat pengawasan semakin sulit.

Saya menangkap persoalannya sebagai pertanyaan tentang jarak. Seberapa jauh sebuah lembaga dapat mengambil keputusan secara mandiri ketika orang-orang yang harus diawasinya mempunyai pengaruh terhadap karier, sumber daya, atau kelangsungan lembaga tersebut?

Pertanyaan itu berlaku bagi parlemen, aparat hukum, maupun media. Independensi perlu terlihat dalam keputusan sehari-hari: berani memeriksa kawan, membuka informasi yang tidak menyenangkan, dan menerapkan ukuran yang sama terhadap pihak berbeda.

Dalam percakapan kami, Anthony mengangkat revisi UU KPK sebagai contoh pertemuan kepentingan partai. 

Kesepakatan luas antarpihak dapat membantu pemerintah mengambil keputusan. Namun, besarnya dukungan tidak dengan sendirinya menjamin keputusan itu menjawab kebutuhan publik. Kita tetap perlu memeriksa prosesnya, siapa yang didengar, kepentingan apa yang dipertemukan, dan bagaimana akibatnya bagi lembaga yang diubah.

Karena itulah, keberadaan kekuatan penyeimbang diperlukan. Pemerintah membutuhkan pihak yang bersedia menguji alasan dan menunjukkan konsekuensi yang luput diperhitungkan.

Anthony mempertanyakan kebiasaan menarik hampir semua pihak ke dalam pemerintahan. Saya memahami kegelisahannya. Jika setiap kontestasi berakhir dengan pembagian tempat, pemilih dapat bertanya apa arti perbedaan yang sebelumnya ditawarkan.

Warga yang memilih gagasan berbeda tetap membutuhkan wakil. Kekalahan dalam pemilu tidak membuat aspirasi mereka kehilangan hak untuk diperjuangkan.
Tentu, berdiri di luar pemerintahan juga bukan jaminan seseorang bekerja bagi kepentingan publik. Oposisi pun harus diuji melalui mutu kritik, konsistensi, dan alternatif yang diajukan. Tetapi ruang untuk berbeda harus tersedia agar pemerintah menghadapi pengawasan yang nyata.

Jalan memperbaikinya panjang. Anthony berbicara tentang demokrasi internal partai, keterbukaan pembiayaan, dan penegakan hukum yang independen. Semuanya menyentuh pertanyaan yang sulit: siapa yang akan mengubah aturan jika perubahan itu membatasi kenyamanan mereka sendiri?

Di sinilah peran warga, kampus, organisasi masyarakat sipil, dan pers menjadi penting. Mereka dapat terus memeriksa keputusan, merawat ingatan atas janji, dan menyediakan ruang bagi suara yang tidak memperoleh tempat.

Seusai berbincang, saya kembali pada pertanyaannya di awal. Siapa yang mengawasi menteri ketika ketua umum partai duduk di pemerintahan dan anggota partainya berada di parlemen?

Jawabannya seharusnya dapat kita temukan dalam kerja pengawasan yang terbuka. Jika publik terus kesulitan menemukannya, partai-partai perlu menjelaskan untuk siapa kekuasaan yang mereka himpun itu digunakan.*