Greenpeace Mencuri Perhatian

SELASA, 20 Oktober 2026, hari masih pagi. Lalu lintas di Bundaran Hotel Indonesia, salah satu penanda Jakarta, sudah ramai. Sejumlah anak muda berbekal perlengkapan panjat bersiap menaiki Monumen Selamat Datang.

Tak lama kemudian, sebuah spanduk berlatar kuning terbentang: “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah.” Di bagian atas monumen, dua spanduk lain menyuarakan pesan: “Tangani Krisis, Bukan Bungkam Kritik” dan “Elite Berpesta Rakyat Menderita”.

Warna kuning itu sempat mengingatkan saya pada Partai Golkar yang sedang berulang tahun. Namun, pikiran itu segera saya tepis. Rasanya sulit membayangkan Golkar memasang spanduk dengan kritik selugas itu kepada pemerintah. Sehari sebelumnya, sebuah media  menempatkan berita tentang partai berlambang pohon beringin tersebut di halaman utama dan sejumlah halaman berikutnya.

Ternyata,  pengibaran spanduk kuning itu aksi kreatif Greenpeace Indonesia.

Aksi tersebut segera mencuri perhatian. Foto dan videonya menyebar, melintasi batas negara. Saya menerima foto pertama dari seseorang yang tinggal di Amerika Serikat. Jarak ribuan kilometer seolah lenyap oleh sebuah pesan yang dibentangkan di jantung Jakarta. Sejumlah anggota Polri dan TNI kemudian mendatangi lokasi. Mobil pemadam kebakaran turut dikerahkan. Spanduk diturunkan.

Monumen Selamat Datang dibangun untuk menyambut Asian Games 1962 di Jakarta. Rancangannya dibuat Henk Ngantung, yang kemudian menjadi Gubernur Jakarta, sementara pengerjaan patungnya dilakukan pematung Edhi Sunarso. Sepasang sosok di puncaknya menyambut mereka yang datang ke ibu kota.

Pagi itu, di bawah tangan yang melambai, terselip pertanyaan tentang kehidupan rakyat dan tanggung jawab pemerintah.

Bundaran HI memiliki sejarah panjang sebagai ruang ekspresi publik. Demonstrasi, perayaan kemenangan politik, hingga pesta pergantian tahun pernah memenuhi kawasan ini. Dalam imajinasi tentang ruang protes, Bundaran HI kerap mengingatkan orang pada Lapangan Tahrir di Kairo, Mesir.

Letaknya strategis. Wajahnya ikonik. Dari sudut fotografi, pesan yang dibentangkan di sana memiliki daya tarik tersendiri. Namun, ruang untuk menyampaikan protes di kawasan tersebut semakin terbatas. Polisi kerap menyekat akses demonstran menuju Bundaran HI.

Manuver Greenpeace menembus pembatasan itu. Mereka menghadirkan suara berbeda di tengah peringatan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Media massa ramai memberitakan capaian pemerintah. Harian Kompas edisi 20 Oktober 2026 menyediakan 20 halaman untuk mengulas dua tahun pemerintahan, dengan banyak memberikan ruang kepada perspektif elite. Televisi menggelar dialog khusus. Parameter Politik Indonesia dan Poltracking merilis survei yang menyampaikan pesan bahwa mayoritas masyarakat puas terhadap pemerintah. Gambaran itu berbeda dari hasil survei SMRC sebelumnya. SMRC yang dipimpin Prof Saiful Mujan, guru besar ilmu politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta, menunjukkan kinerja pemerintah yang jeblok.

Di tengah rangkaian penilaian tersebut, Greenpeace mengajukan ukuran yang lebih dekat dengan keseharian: penghasilan, harga pangan, kesehatan, dan kemampuan keluarga bertahan menghadapi bencana.

Apa arti capaian pemerintah apabila kehidupan semakin sulit?

Dalam pernyataan tertulis di websitenya, Greenpeace Indonesia menyebut berbagai bencana yang dipicu atau diperparah krisis iklim mewarnai dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan, kabut asap berkepanjangan, serta cuaca ekstrem menambah tekanan terhadap kehidupan masyarakat.

Bagi warga yang terdampak, krisis iklim hadir dalam bentuk yang konkret: hari kerja yang hilang, penghasilan yang menyusut, biaya berobat, dan harga kebutuhan pokok yang meningkat.

Riset Greenpeace Indonesia berjudul Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah mencoba merekam hubungan tersebut. Penelitian itu mencakup delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Jawa: Jabodetabekjur, Cekungan Bandung.

Menurut laporan tersebut, nelayan serta pekerja gig, termasuk pengemudi ojek daring dan pekerja lepas, termasuk kelompok yang paling terdampak. Penghasilan mereka bergantung pada kondisi yang tidak sepenuhnya bisa mereka kendalikan, sementara perlindungan ekonominya terbatas.

Hasil riset menunjukkan, dampak krisis iklim paling banyak dirasakan pada pola konsumsi dan biaya pangan, yakni 41 persen, disusul produktivitas dan pendapatan sebesar 39 persen. Sementara itu, 20 persen responden merasakan dampaknya terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi.

Angka-angka itu membawa persoalan iklim ke meja makan. Ketika pendapatan berkurang dan harga pangan meningkat, keluarga harus mengatur ulang pengeluaran. Ada kebutuhan yang ditunda, ada konsumsi yang dipangkas, dan ada waktu istirahat yang dikorbankan untuk mencari tambahan penghasilan.

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, menilai pemerintah belum memberikan jawaban memadai atas tekanan tersebut. Cuaca ekstrem dan bencana ekologis, menurut dia, mengancam keselamatan sekaligus mengganggu sumber penghidupan masyarakat.

Kabut asap menjadi salah satu contohnya. Warga harus menanggung gangguan kesehatan, keterbatasan aktivitas, dan kemungkinan kehilangan penghasilan. Beban itu bertambah ketika biaya hidup meningkat dan pekerjaan semakin tidak pasti.

Padahal, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan merupakan bagian dari janji pemerintah.

Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, juga mempertanyakan siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi. Ia menanggapi pernyataan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026 mengenai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen pada paruh pertama tahun ini.

Pertanyaan Atha menyentuh persoalan distribusi: sejauh mana pertumbuhan itu memperbaiki kehidupan masyarakat, dan siapa yang menanggung ongkos ekologisnya?

Pertumbuhan tentu diperlukan. Namun, angka pertumbuhan perlu dibaca bersama kualitas pekerjaan, daya beli, serta kondisi lingkungan tempat masyarakat menggantungkan hidup.

Riset Greenpeace memperlihatkan beragam cara rumah tangga bertahan. Sebanyak 57,34 persen responden memangkas konsumsi nonesensial, dengan penghematan sekitar Rp50.000 hingga Rp1 juta per bulan. Sebanyak 38,78 persen menanam bahan pangan di rumah, yang membantu menghemat Rp80.000 hingga Rp500.000 per bulan.

Untuk menambah pendapatan, 56,79 persen responden mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru. Tambahan pemasukannya berkisar Rp500.000 hingga Rp2,5 juta per bulan.

Persentase itu menggambarkan beragam strategi yang dapat dilakukan oleh rumah tangga yang sama. Di baliknya tampak kerja keras masyarakat menutup kekurangan penghasilan dan menghadapi kenaikan kebutuhan.

Daya tahan semacam itu patut dihargai. Namun, kemampuan warga bertahan tidak semestinya menjadi alasan untuk membiarkan mereka menanggung beban sendiri.

Dalam pernyataannya, Greenpeace turut mengkritik prioritas anggaran pemerintah. Organisasi itu menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis menambah tekanan terhadap harga pangan, sementara pemangkasan anggaran penanggulangan bencana melemahkan perlindungan masyarakat. Penilaian tersebut perlu dijawab pemerintah dengan data, penjelasan kebijakan, dan langkah yang dapat diperiksa publik.

Di situlah kritik memperoleh tempatnya. Ia membantu memperlihatkan jarak antara laporan capaian dan pengalaman warga.

Greenpeace menyampaikan kritik itu melalui aksi yang dirancang untuk terlihat. Monumen, warna spanduk, dan momentum dua tahun pemerintahan menjadi bagian dari pesannya. Di tengah banjir informasi, mereka berhasil membuat orang berhenti sejenak dan memperhatikan.

Tentu, keberhasilan mencuri perhatian belum menyelesaikan persoalan. Setelah foto beredar dan spanduk diturunkan, pertanyaan tentang penghidupan, bencana, serta perlindungan negara tetap menunggu jawaban.

Dua tahun pemerintahan layak dinilai dari capaian yang sudah dihasilkan. Namun, penilaian yang utuh juga perlu mendengarkan mereka yang penghasilannya tergerus, rumahnya terancam bencana, dan kesehatannya terganggu asap.

Pagi itu, dari Monumen Selamat Datang, Greenpeace membawa pengalaman mereka ke tengah percakapan publik. Spanduknya bisa diturunkan. Namun pertanyaannya tetap tinggal: “Apa kerja pemerintah dan apa yang akan dilakukan pemerintah?” (Greenpeace.org/bdm)