Mencari Negara di Antara Botol Bensin

EMPAT hari saya berada di Pulau Rote. Pulau indah di selatan Indonesia. Pulau yang namanya hampir selalu disebut para pejabat ketika menggambarkan luasnya republik ini. “Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote.” Kalimat itu terdengar gagah. Puitis. Nasionalistis. Namun selama empat hari berada di Rote, saya justru menemukan pertanyaan sederhana, di mana negara ketika masyarakat mencari bensin.

Saya menyewa kendaraan berkeliling pulau yang luasnya 97.854 hektar. Tujuannya sederhana: melihat kehidupan masyarakat, merekam cerita, dan menikmati bentang alam yang membuat Rote terkenal hingga ke mancanegara. Melihat bungalow-bungalow dan tanah yang sudah banyak dikuasasi asing. Ada satu masalah yang terus muncul dalam perjalanan saya di Rote, ketersediaan BBM.

Selama empat hari itu, saya tidak pernah sekalipun mengisi bahan bakar di SPBU resmi. Kadang SPBU tutup. Kadang buka sebentar lalu habis. Kalaupun buka, antreannya panjang. Situasi itu bukan hanya dirasakan warga lokal. Wisatawan yang datang ke Rote juga mengalami hal yang sama. Seorang pengelola resor di Nemberala bahkan langsung memberi nasihat ketika saya bertanya soal bensin. “Jangan berharap dari SPBU.”

Kalimat itu diucapkan begitu saja. Santai. Seolah sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di sepanjang jalan, saya melihat pemandangan yang menarik. Warung bensin berdiri berjejer. Tidak menjual bensin dalam hitungan liter. Melainkan botol. Harganya berbeda-beda. Ada yang Rp15.000. Ada yang Rp18.000. Kadang satu warung berbeda harga dengan warung di sebelahnya. Saat saya berkunjung pada akhir Mei 2026, harga itu bahkan masih sebelum kenaikan Pertamax menjadi Rp16.250 per liter. Warung-warung bensin itu bukan sekadar tempat jual beli. Mereka adalah bukti bagaimana masyarakat selalu menemukan jalan keluar ketika sistem formal tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Saya teringat program BBM Satu Harga yang pernah menjadi salah satu kebijakan unggulan Presiden Joko Widodo. Gagasannya sederhana dan mulia. Masyarakat di daerah terpencil seharusnya tidak membayar jauh lebih mahal dibandingkan warga di kota-kota besar. Negara hadir untuk mengurangi ketidakadilan akibat geografi. Di atas kertas, gagasan itu masuk akal. Tetapi di Rote, kenyataan berbicara lain.

SPBU resmi memang ada. Harga resmi memang ada. Tetapi akses terhadap harga resmi itulah yang menjadi persoalan. Apa gunanya harga murah jika barangnya tidak tersedia? Apa gunanya kebijakan nasional jika warga harus membeli dari saluran informal? Di atas kertas, BBM mungkin satu harga. Tetapi di lapangan, jarak masih memiliki ongkosnya sendiri.

Saya berbincang dengan seorang penjual bensin eceran. Ia bercerita membeli satu drum berisi 200 liter dengan harga sekitar Rp2,8 juta. Artinya harga dasarnya sekitar Rp14.000 per liter. Kemudian dijual kembali dalam bentuk botolan. Ada ongkos angkut. Ada risiko. Ada keuntungan yang harus diperoleh. Ekonomi bekerja dengan logikanya sendiri. Dan ketika distribusi resmi tersendat, ekonomi informal akan mengambil alih. Bukan karena masyarakat ingin melanggar aturan. Tetapi karena hidup harus tetap berjalan. Motor harus tetap menyala. Nelayan harus tetap melaut. Wisatawan harus tetap bergerak. Anak-anak harus tetap pergi ke sekola.

Saya tidak sepenuhnya yakin persoalan BBM di Rote semata-mata soal jarak. Indonesia sudah puluhan tahun mengelola distribusi BBM hingga ke daerah terpencil. Teknologi logistik semakin maju. Jalur distribusi semakin baik. Karena itu, sulit untuk percaya bahwa persoalannya hanya geografi. Mungkin ada persoalan tata kelola. Mungkin ada rantai distribusi yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Mungkin ada permainan yang membuat kelangkaan menjadi bisnis yang menguntungkan.

Entahlah. Yang pasti, masyarakatlah yang menanggung akibatnya.

Ironisnya, Rote sedang berkembang. Wisatawan semakin banyak datang. Pantai-pantainya mulai dikenal dunia. Resor-resor bermunculan. Sebagian bahkan dimiliki investor asing yang melihat potensi besar pulau ini. Namun pertanyaan dasarnya tetap sama: Apakah infrastruktur dasarnya sudah siap? Karena pariwisata bukan hanya soal ombak yang indah. Bukan hanya soal matahari terbenam yang memesona. Bukan hanya soal promosi destinasi. Pariwisata juga soal listrik yang menyala. Air yang tersedia. Jalan yang layak. Dan bensin yang bisa diperoleh dengan mudah.

Bensin botolan di Rote akhirnya menjadi lebih dari sekadar cerita tentang BBM. Ia adalah cerita tentang republik yang belum sepenuhnya sampai ke pinggiran. Tentang kebijakan yang terdengar indah di Jakarta tetapi berubah bentuk ketika tiba di lapangan. Tentang masyarakat yang selalu menemukan cara bertahan ketika sistem tidak bekerja. Dan tentang sebuah pulau di ujung selatan Indonesia yang mengajarkan bahwa negara tidak diukur dari pidato atau slogan.

Negara diukur dari hal-hal sederhana. Apakah warga bisa memperoleh air bersih. Apakah listrik menyala. Apakah jalan bisa dilalui. Dan kadang-kadang, sesederhana: Apakah mereka bisa membeli bensin. Dari Rote saya belajar satu hal. Indonesia memang negara kepulauan. Tetapi kebijakan nasional tidak selalu tiba dengan cara yang sama di setiap pulau. Kadang-kadang kita baru memahami arti negara ketika kebutuhan paling dasar pun sulit didapat. Dan di antara botol-botol bensin yang berjajar di pinggir jalan Rote, saya seperti melihat pertanyaan yang belum selesai dijawab republik ini.

Saya mendengar cerita Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Rote sebelum saya. Semoga Gibran mendengar cerita soal kelangkaan BBM dan mencarikan jalan keluar dan meneruskan warisan Presiden Jokowi….